Netralitas artikel ini dipertanyakan. (Maret 2022) |
Donald Trump | |
---|---|
Presiden terpilih Amerika Serikat | |
Mulai menjabat 20 Januari 2025 | |
Wakil Presiden | JD Vance (terpilih) |
Menggantikan | Joe Biden |
Presiden Amerika Serikat Ke-45 | |
Masa jabatan 20 Januari 2017 – 20 Januari 2021 | |
Wakil Presiden | Mike Pence |
Informasi pribadi | |
Lahir | Donald John Trump 14 Juni 1946 Queens, New York, Amerika Serikat |
Kebangsaan | Amerika Serikat |
Partai politik | Republikan (1987–1999, 2009–2011, 2012–sekarang) |
Afiliasi politik lainnya |
|
Suami/istri | |
Anak | |
Orang tua | |
Kerabat | Keluarga Donald Trump |
Tempat tinggal | Mar-a-Lago |
Almamater | Wharton School (BS Econ.) |
Pekerjaan |
|
Penghargaan sipil | Daftar penghargaan dan gelar |
Tanda tangan | |
Situs web | |
Penghargaan
| |
Sunting kotak info • L • B |
| ||
---|---|---|
Kampanye presiden Kontroversi Rusia Bisnis dan pribadi |
||
Donald John Trump (/ˈdɒnəld dʒɒn trʌmp/; lahir 14 Juni 1946) adalah pebisnis, presenter acara realitas, politikus yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 dari 2017 hingga 2021 dan terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47.
Trump meraih gelar sarjana dari jurusan ekonomi di Universitas Pennsylvania pada tahun 1968. Ia mengambil alih kendali perusahaan properti dan konstruksi milik ayahnya, Fred Trump pada tahun 1971 dan menamainya The Trump Organization. Trump memperluas operasi perusahaan untuk membangun dan merenovasi gedung pencakar langit, hotel, kasino, dan lapangan golf. Ia kemudian memulai berbagai usaha sampingan, sebagian besar dengan melisensikan namanya. Dari 2004 hingga 2015, ia ikut memproduseri dan menjadi pembawa acara serial televisi realitas The Apprentice. Trump dan bisnisnya telah terlibat dalam lebih dari 4.000 tindakan hukum negara bagian dan federal, termasuk enam kebangkrutan.
Posisi politik Trump telah digambarkan sebagai populis, proteksionis, isolasionis, dan nasionalis. Ia mengikuti pemilihan presiden AS 2016 sebagai calon dari Partai Republik dan berhasil mengalahkan calon dari Demokrat Hillary Clinton meski kalah dalam suara populer,[a] menjadi presiden Amerika Serikat pertama tanpa pengalaman sebelumnya di dinas militer atau di pemerintahan. Penyelidikan jaksa khusus 2017–2019 yang dipimpin oleh Robert Mueller menetapkan bahwa Rusia ikut campur dalam pemilihan 2016 untuk menguntungkan kampanye Trump. Pemilihan dan kebijakan Trump memicu banyak protes.
Kebijakan Trump meliputi renegosiasi perjanjian dagang Amerika Serikat–Tiongkok, penolakan terhadap beberapa perjanjian dagang seperti NAFTA dan Kemitraan Trans-Pasifik, penegakan hukum imigrasi yang lebih ketat serta membangun tembok di sepanjang perbatasan A.S.–Meksiko, reformasi perawatan veteran, pembatalan dan penggantian Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau (Affordable Care Act), dan pemotongan pajak. Setelah serangan Paris November 2015, Trump mengusulkan penghentian sementara imigrasi Muslim ke Amerika Serikat; ia kemudian mengubah rencana kebijakannya menjadi "pemeriksaan latar sangat ketat" dari negara-negara tertentu.[1]
Trump kalah dalam pemilihan umum Presiden AS 2020 dari Joe Biden, tetapi menolak untuk mengakui kekalahannya, mengeklaim adanya kecurangan pemilu yang meluas dan berusaha untuk membatalkan hasil pemilu dengan menekan para pejabat pemerintah, mengajukan sejumlah gugatan hukum yang gagal, dan menghalangi transisi kepresidenan. Pada 6 Januari 2021, Trump mendesak para pendukungnya untuk berbaris ke Gedung Kongres AS, yang kemudian diserbu oleh banyak orang, mengakibatkan banyak kematian dan mengganggu penghitungan suara pemilu.
Trump adalah satu-satunya presiden Amerika yang telah dimakzulkan dua kali. Setelah dia mencoba menekan Ukraina pada 2019 untuk menyelidiki Biden, dia dimakzulkan pada Desember oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres; dia dibebaskan oleh Senat pada Februari 2020. DPR memakzulkan Trump untuk kedua kalinya pada Januari 2021, atas tuduhan menghasut pemberontakan, dan Senat membebaskannya pada bulan berikutnya. Pada Desember 2022, Komite DPR 6 Januari merekomendasikan dakwaan pidana terhadap Trump karena menghalangi proses resmi, konspirasi untuk menipu AS, dan menghasut atau membantu pemberontakan. Para akademisi dan sejarawan menilai Trump sebagai salah satu presiden terburuk dalam sejarah Amerika.
Sejak meninggalkan jabatannya, Trump tetap terlibat dalam Partai Republik. Pada November 2022, ia mengumumkan pencalonan dirinya sebagai kandidat Partai Republik dalam pemilihan umum presiden 2024.
Pada bulan Mei 2024, hakim di New York menyatakan Trump tersangka atas 34 dakwaan kejahatan karena memalsukan catatan bisnis yang terkait dengan pembayaran uang tutup mulut kepada Stormy Daniels.[2] Dengan demikian, Trump menjadi presiden AS pertama yang dihukum penjara karena kejahatan. Dia menghadapi 54 dakwaan kejahatan lainnya dalam tiga dakwaan lainnya: penuntutan federal di Florida terkait dengan kesalahan penanganan dokumen rahasia; penuntutan federal di Washington, D.C., dengan tuduhan konspirasi dan obstruksi atas upaya untuk membatalkan pemilihan umum presiden tahun 2020; dan penuntutan negara bagian di Georgia atas tuduhan pemerasan dan tindak pidana lainnya yang dilakukan dalam upaya untuk membatalkan hasil pemilihan negara bagian tahun 2020. Dalam proses perdata terpisah di pengadilan negara bagian New York, Trump dinyatakan bertanggung jawab atas penipuan keuangan pada tahun 2024, dan pada tahun 2023 dinyatakan bertanggung jawab atas pelecehan seksual terhadap E. Jean Carroll. Trump mengajukan banding atas kedua putusan tersebut. Pada Juli 2024, dia selamat dari percobaan pembunuhan pada rapat umum kampanye di Pennsylvania.
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref>
untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/>
yang berkaitan