Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Swedia |
|
Hukum Dasar Swedia (bahasa Swedia: Sveriges grundlagar) adalah konstitusi yang terdiri dari empat perundang-undangan konstitusional Kerajaan Swedia yang mengatur sistem politik Swedia, dan bertindak dengan cara yang mirip dengan konstitusi di sebagian besar negara.
Keempat perundang-undangan tersebut adalah: Instrumen Pemerintah (bahasa Swedia: Regeringsformen), Undang-Undang Kebebasan Pers (bahasa Swedia: Tryckfrihetsförordningen), Undang-Undang Kebebasan Berekspresi (Yttrandefrihetsgrundlagen), dan Undang-Undang Suksesi (Successionsordningen). Secara bersama-sama, keempat perundang-undangan tersebut membentuk kerangka dasar yang berada di atas perundang-undangan dan peraturan lain.
Undang-Undang Parlemen (bahasa Swedia: Riksdagsordningen) biasanya dianggap sebagai perundang-undangan yang berada di antara hukum dasar dan perundang-undangan pada umumnya, dengan bab-bab utama tertentu diberikan perlindungan yang sama seperti hukum dasar sementara bab tambahan lainnya hanya memerlukan mayoritas parlemen sederhana.[1]
Untuk mengubah atau mengamendemen hukum dasar tersebut, Riksdag (Parlemen Swedia) perlu menyetujui perubahan dua kali dalam dua periode berturut-turut dengan suara mayoritas parlemen yang memenuhi syarat, dan pemilihan umum telah diselenggarakan di masa antaranya. Pemungutan suara pertama dapat diganti dengan referendum.[1]