Kabinet Indonesia Bersatu

Kabinet Indonesia Bersatu
Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-39
Dibentuk	21 Oktober 2004
Diselesaikan	20 Oktober 2009
Struktur pemerintahan
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Wakil Presiden	Jusuf Kalla
Pejabat setingkat menteri	3
Jumlah menteri	34
Partai anggota	Koalisi:   Demokrat   Golkar   PKS   PAN   PKB   PPP   PBB   PKPI   Independen
Status di legislatif	DPR RI Koalisi mayoritas: 403 / 560
Partai oposisi	PDI-Perjuangan
Sejarah
Pemilihan umum	Pemilihan Presiden 2004 Pemilihan Legislatif 2004
Periode	DPR RI 2004-2009
Anggaran	Rp427,176 triliun (2004)[1] Rp509,632 triliun (2005)[2] Rp667,128 triliun (2006)[3] Rp757,649 triliun (2007)[4] Rp985,730 triliun (2008)[5] Rp937,38 triliun (2009)[6]
Nasihat dan persetujuan	DPR RI DPD RI (tertentu)
Pendahulu	Kabinet Gotong Royong
Pengganti	Kabinet Indonesia Bersatu II

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum Pancasila (Ideologi nasional) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi) Peraturan perundang-undangan Ketetapan MPR Undang-undang Perppu Peraturan pemerintah Peraturan presiden Peraturan daerah Provinsi Kabupaten/kota
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Kehakiman Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif Provinsi Khusus: Daerah khusus Daerah istimewa Daftar: Umum Ibu kota Lambang IPM PDRB Titik tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya kabupaten Waktu pembentukan Hanya kota Provinsi Luas wilayah Jumlah penduduk Kepadatan penduduk Hari jadi Wilayah metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah khusus
Kepala daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik praktis
Pemilihan umum Pemilihan legislatif 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan presiden 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan lokal Pemilihan legislatif daerah 1957–1958 Pemilihan kepala daerah 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-undang Daerah pemilihan
Partai politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap pemuda Partai yang bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsulat jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal politik Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini merupakan bagian dari seri Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Indonesia 2004–2014 Pemilihan umum Pelantikan I II Kepresidenan Kabinet Indonesia Bersatu I II Keluarga Ani Yudhoyono (istri dan Ibu Negara) Anak Agus Harimurti Yudhoyono Edhie Baskoro Yudhoyono Situs Web Situs resmi Media sosial Facebook Twitter YouTube
l b s

Kabinet Indonesia Bersatu I adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.

1. ^ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004" (PDF), Pemerintah Indonesia, hlm. 2, 2006-12-29, diakses tanggal 2024-04-24 
2. ^ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005" (PDF), Pemerintah Indonesia, hlm. 3, 2007-12-18, diakses tanggal 2024-04-24 
3. ^ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006" (PDF), Pemerintah Indonesia, hlm. 4, 2009-12-18, diakses tanggal 2024-01-13 
4. ^ "Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007" (PDF), Pemerintah Indonesia, hlm. 3, 2009-07-01, diakses tanggal 2024-01-13 
5. ^ "Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008" (PDF), Pemerintah Indonesia, hlm. 4, 2010-04-01, diakses tanggal 2024-01-13 
6. ^ "Aklamasi, Dpr Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2009", Kismanto, Bambang & Media Center Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2010-09-01, diakses tanggal 2024-04-24