Bagian dari seri tentang |
Liberalisme |
---|
Bagian dari seri tentang |
Politik |
---|
Portal politik |
Kebebasan politik (juga dikenal sebagai otonomi politik atau kontrak politik) adalah konsep sentral dalam sejarah dan pemikiran politik Barat juga salah satu fitur terpenting dari masyarakat demokratis.[2][3] Kebebasan politik digambarkan sebagai kebebasan dari penindasan[4] atau paksaan,[5] tidak adanya kondisi yang menjegal bagi individu dan membungkam situasi,[6] atau tidak adanya keadaan paksaan pemenuhan kehidupan, misalnya paksaan ekonomi dalam suatu masyarakat.[7] Meskipun kebebasan politik sering kali dimaknai negatif sebagai kebebasan dengan perilaku yang tidak masuk akal dari kendala eksternal,[8] itu juga dapat merujuk pada pemenuhan hak, kapasitas dan kelayakan tindakan secara positif dan pelaksanaan hak-hak sosial atau kelompok.[9] Konsep ini juga dapat mencakup kebebasan dari kendala internal semacam tindakan atau perkataan politik (misalnya kearifan sosial, konsistensi atau perilaku tidak terpuji).[10] Konsep kebebasan politik erat kaitannya dengan konsep kebebasan sipil dan hak asasi manusia bahwa masyarakat demokratis biasanya diberikan perlindungan hukum dari negara.
Kebebasan politik adalah salah satu kelompok hak konstitusional dasar dan kebebasan warga negara, dimana mereka menentukan partisipasi mereka dalam kehidupan publik dan politik negara. Kebebasan politik biasanya dicantumkan dalam konstitusi, undang-undang dan peraturan negara lainnya. Lawan dari masyarakat bebas politik adalah masyarakat totaliter, masyarakat yang meminimalkan kebebasan politik untuk memaksakan segala tindakan rakyatnya.[11]