Ketua Oposisi Malaysia | |
---|---|
Ketua Pembangkang Malaysia كتوا ڤمبڠكڠ مليسيا | |
Gelar | Yang Berhormat (Yang Terhormat) |
Anggota | Dewan Rakyat |
Masa jabatan | 5 tahun atau kurang, dapat diperbarui sekali (selama masih memiliki dukungan dan kepercayaan mayoritas anggota Dewan Rakyat yang tidak berada dalam blok pemerintah) |
Pejabat perdana | Burhanuddin al-Hilmi |
Dibentuk | 1959 |
Ketua Oposisi Malaysia (bahasa Melayu: Ketua Pembangkang Malaysia; Jawi: كتوا ڤمبڠكڠ)[1] adalah seseorang yang memimpin perwakilan oposisi di Dewan Rakyat atas dukungan dan kepercayaan dari koalisi oposisi atau kelompok yang tidak bergabung dalam pemerintahan federal di Malaysia.
Ketika di Dewan Rakyat, posisi ketua oposisi berada di seberang Perdana Menteri Malaysia atau bagian kiri dari posisi Ketua Dewan Rakyat. Sesuai dengan sistem Westminster, maka oposisi berhak untuk mengarahkan kebijakan pada program pemerintah terkait sektor-sektor tertentu, berdiskusi mengenai rancangan undang-undang yang diusulkan, dan upaya dalam menggantikan posisi pemerintahan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, oposisi dikenal sebagai "pemerintahan yang tertunda" dan merupakan bagian dari formal dalam suatu sistem parlementer. Pemimpin oposisi dapat digantikan sesuai aturan yang berlaku dan dapat dipilih yang baru apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, atau terjadinya penolakan di blok oposisi.
Jatuhnya pemerintahan Barisan Nasional (BN) merupakan sejarah baru bagi Malaysia, bahwa koalisi BN menjadi oposisi untuk pertama kalinya setelah Pemilu Malaysia 2018.
Sejak November 2022, setelah pelaksanaan Pemilu, aliansi politik Perikatan Nasional, menjadi oposisi di dalam Dewan Rakyat Malaysia. Sebelumnya, Pakatan Harapan menjadi blok oposisi terbesar di Dewan Rakyat. Lim Kit Siang telah dipilih menjadi ketua oposisi terlama yang bertugas selama 28 tahun.