Komisi Yudisial Republik Indonesia

Komisi Yudisial
Republik Indonesia
Komisi Yudisial; Republik Indonesia
Gambaran umum
Didirikan	2 Agustus 2005
Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
Jenis perkara	Pelanggaran kode etik hakim
Jumlah perkara masuk	2.337 laporan pengaduan (tahun 2020)
Lokasi	Jakarta
Pimpinan
Ketua	Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
Wakil Ketua	Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
Anggota	Drs. M. Taufiq HZ, M.HI; (Ketua Bidang Rekrutmen Hakim)
Anggota	Sukma Violetta, S.H., LL.M.; (Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim)
Anggota	Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.; (Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan)
Anggota	Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.; (Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi)
Anggota	Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum; (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi)
Anggota
Jumlah jabatan	7 orang
Sistem seleksi	Terdiri dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat yang disahkan oleh presiden, mereka merupakan pejabat negara.
Sekretaris Jenderal
	Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
Situs Web
	http://www.komisiyudisial.go.id/

Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.^[1] Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial sebagai hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Indonesia yang diratifikasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia MPR pada tanggal 09 November tahun 2001. Tugas Komisi ialah membantu kinerja hakim, memberi nasihat Dewan Perwakilan Rakyat tentang penunjukan hakim dan meninjau keluhan masyarakat tentang perilaku dan keadilan hakim ketua dalam pelaksanaan persidangan.^[2]

^ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
^ "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-05-24. Diakses tanggal 2014-12-04.

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[2] "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-05-24. Diakses tanggal 2014-12-04.

[1]

[2]