Konstitusi Filipina

Filipina
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Republik Filipina
Konstitusi Piagam Perubahan Undang-Undang dan Kodifikasi hukum
Legislatif Kongres Senat Presiden: Aquilino Pimentel III Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Pantaleon Alvarez Legislatif Daerah Majelis Legislatif Daerah Otonomi Muslim Midanao Provinsi Kota Munisipal Barangay
Eksekutif Presiden Filipina Rodrigo Duterte Wakil Presiden Filipina Leni Robredo Kabinet Departemen eksekutif Pemerintahan daerah
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Maria Lourdes Sereno Pengadilan Banding Pengadilan Banding Pajak Sandiganbayan Ombudsman Pengadilan Daerah Peradilan Barangay
Komisi Konstitusi Komisi Pelayanan Sipil Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemeriksa Keuangan Komisi Hak Asasi Manusia
Pemilihan umum Pemilihan umum terakhir Umum: 2007 2010 2013 2016
Partai politik Lakas Liberal Nacionalista NPC NUP PDP–Laban UNA
Pembagian administratif Ibu kota Wilayah Provinsi Kota Munisipalitas Barangay Poblacion Sitio Purok
Topik terkait Hubungan luar negeri Hak Asasi Manusia Perpajakan
Negara lainnya Atlas
l b s

Konstitusi Negara Republik Filipina (Filipino: Saligang Batas ng Pilipinas or Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, Spanish: Constitución de la República de Filipinas), Bahasa Melayu: Perlembagaan Negara Ripablik Filipina, Mandarin:菲律宾共和国宪法 adalah konstitusi atau hukum tertinggi di Republik itu. Rancangan akhirnya diselesaikan oleh Komisi Konstitusional pada 12 Oktober 1986, dan diratifikasi oleh voting nasional pada 2 Februari 1987.

Tiga konstitusi lainnya telah secara efektif mengatur negara dalam sejarahnya: Konstitusi Persemakmuran 1935, Konstitusi 1973, dan Konstitusi Kebebasan 1986.

Konstitusi paling awal yang menetapkan "Republik Filipina", Konstitusi Malolos 1899, tidak pernah diterapkan sepenuhnya di seluruh Filipina dan tidak mendirikan negara yang diakui secara internasional, sebagian besar karena meletusnya Perang Filipina–Amerika Serikat.