Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat; Republik Indonesia
Periode 2024–2029
Jenis
Jenis	Bikameral
Majelis	Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Jangka waktu	5 tahun
Pimpinan
Ketua	Ahmad Muzani (Gerindra) ; sejak 3 Oktober 2024
Wakil Ketua	Bambang Wuryanto (PDI-P) ; sejak 3 Oktober 2024
Wakil Ketua	Kahar Muzakir (Golkar) ; sejak 3 Oktober 2024
Wakil Ketua	Lestari Moerdijat (NasDem) ; sejak 3 Oktober 2019
Wakil Ketua	Rusdi Kirana (PKB) ; sejak 3 Oktober 2024
Wakil Ketua	Hidayat Nur Wahid (PKS) ; sejak 8 Oktober 2014
Wakil Ketua	Eddy Soeparno (PAN) ; sejak 3 Oktober 2024
Wakil Ketua	Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat) ; sejak 3 Oktober 2024
Wakil Ketua	Abcandra Akbar Supratman (Kelompok DPD) ; sejak 3 Oktober 2024
Komposisi
Anggota	732 anggota 152 anggota DPD; 580 anggota DPR;
Partai & kursi	PDI-P (110); Golkar (102); Gerindra (86); NasDem (69); PKB (68); PKS (53); PAN (48); Demokrat (44);
Kursi	Nonpartisan (152)
Pemilihan
Pemilihan terakhir	14 Februari 2024
Pemilihan berikutnya	2029
Tempat bersidang
	Kompleks Parlemen; Jakarta; Indonesia
Alokasi APBN
	Rp822,1 miliar (APBN 2023)
Situs web
	www.mpr.go.id
	L • BBantuan penggunaan templat ini

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) adalah lembaga negara di Indonesia yang memiliki wewenang dan fungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya selama era sebelum amandemen UUD 1945. MPR RI terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang dipilih melalui pemilihan umum. Lembaga ini berperan dalam menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar (UUD), serta memiliki kewenangan untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden. Pada masa Orde Baru, MPR juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menjadi pedoman pembangunan nasional. Setelah reformasi, fungsi MPR mengalami perubahan signifikan, termasuk penghapusan GBHN dan pengurangan kewenangan dalam pengawasan terhadap eksekutif.

Pasca amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi menjadi lembaga yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Fungsi utama MPR saat ini adalah mengubah dan menetapkan UUD serta melantik Presiden dan Wakil Presiden. MPR juga memiliki wewenang untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya, jika terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berat. Keanggotaan MPR yang awalnya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta golongan, kini hanya terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum.

^ "Buku-II-Nota-Keuangan-beserta-RAPBN-TA-2023.pdf" (pdf). Kemenkeu.go.id. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. hlm. 462. Diakses tanggal 17 Februari 2023.

[1] "Buku-II-Nota-Keuangan-beserta-RAPBN-TA-2023.pdf" (pdf). Kemenkeu.go.id. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. hlm. 462. Diakses tanggal 17 Februari 2023.

[1]