Back Einheitsstaat ALS دولة مركزية Arabic Estáu unitariu AST Unitar dövlət Azerbaijani Унитар дәүләт Bashkir Унітарная дзяржава Byelorussian Унітарная дзяржава BE-X-OLD Унитарна държава Bulgarian এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র Bengali/Bangla Unitarna država BS
 | Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (Desember 2023) |
 | Gaya penulisan artikel atau bagian ini mengandung kata bersayap yang mengandung opini. Silakan lihat halaman pembicaraan. Lihat juga panduan menulis artikel yang lebih baik. |
| Bagian dari seri Politik |
| Bentuk dasar dari pemerintahan |
|---|
 Portal Politik |
Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia.
Negara kesatuan adalah bentuk negara yang faqihh secara konstitusional sebagai satu unit yang mandiri, dengan satu lembaga legislator yang diciptakan secara konstitusional pula. Kekuasaan politis dari negara kesatuan dapat ditransfer kepada pemerintahan yang lebih rendah namun pemerintah (pusat) tetap memegang hak dasar untuk mencabut kembali kewenangan yang telah ditransfer tersebut. Pemerintah dapat menambah atau mengurangi kewenangan tanpa persetujuan dari lembaga bersangkutan. Dalam hal ini, desentralisasi dapat diaplikasikan untuk unit pemerintahan yang lebih rendah asal didudukkan dalam kerangka negara kesatuan. Pada saat yang sama, desentralisasi tersebut dapat diikuti pula dengan dekonsentrasi, devolusi, ataupun delegasi.[1]
Patrick Meagher dan Mancur Olson mengkritik negara kesatuan atau rezim yang sentralistis karena sering mengalami kekurangan sarana seperti infrastruktur komunikasi untuk mengatur wilayah yang luas. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar dibentuk unit pemerintahan yang lebih kecil. Devas juga mengemukakan permasalahan lain yaitu lemahnya kontrol yang dilakukan pusat terhadap unit pemerintahan di bawahnya. Kontrol pusat seringkali menimbulkan masalah yang lebih banyak daripada yang dapat diselesaikan, seperti adanya keterlambatan, ongkos/biaya ekstra, atau kemungkinan perilaku yang kurang terpuji.[1]
- ^ a b Susanto, Sri Nur Hari (2019-11-02). "Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan". Administrative Law and Governance Journal. 2 (4): 631–639. doi:10.14710/alj.v2i4.631-639. ISSN 2621-2781.