Back Filastin ACE Staat Palestina Afrikaans Staat Palästina ALS Rice of Palestīn ANG फिलिस्तीन ANP دولة فلسطين Arabic فلسطين ARY دولة فلسطين ARZ পেলেষ্টাইন Assamese Estáu de Palestina AST
 |
.svg)
.svg)
_-_PSE_-_UNOCHA.svg&lang=id)
Palestina (bahasa Arab: فلسطين[a]), dengan nama resmi Negara Palestina (bahasa Arab: دولة فلسطين, translit. Dawlat Filasṭīn[b], bahasa Ibrani: מדינה פלסטינית), adalah negara yang berada di Asia Barat, antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Didirikan pada tanggal 15 November 1988 dan secara resmi diperintah oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kelompok ini mengklaim Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Jalur Gaza sebagai wilayahnya, yang semuanya telah menjadi wilayah pendudukan Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967. Tepi Barat memiliki 165 daerah kantong Palestina yang sebagian berada di bawah kekuasaan Palestina, namun sisanya, termasuk 200 pemukiman Israel, berada di bawah kendali penuh Israel. Jalur Gaza diperintah oleh Mesir tetapi ditaklukkan oleh Israel pada tahun 1967. Israel memerintah wilayah tersebut hingga menarik diri pada tahun 2005. Hamas merebut kekuasaan di sana setelah memenangkan pemilihan legislatif Palestina tahun 2006. Jalur Gaza sejak itu diblokade oleh Israel dan Mesir.
Sebagian besar negara di dunia termasuk anggota Organisasi Kerja Sama Islam, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan beberapa negara-negara bekas Uni Soviet telah mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat.
Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Aljir oleh Dewan Nasional Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina.[6][7]
Pada 1974, Liga Arab telah menunjuk Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "wakil sah tunggal rakyat Palestina" dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka secara mendesak. Organisasi Pembebasan Palestina telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "entitas non-negara" sejak 22 November 1974, yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi "mengakui" proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan "Palestina", bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, Organisasi Pembebasan Palestina tidak berpartisipasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kapasitasnya sebagai pemerintah negara Palestina. Sejak tahun 1998, Organisasi Pembebasan Palestina diatur untuk duduk di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain.
Pada tahun 1993, dalam Perjanjian Oslo, Israel mengakui tim negosiasi Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "mewakili rakyat Palestina", dengan imbalan Organisasi Pembebasan Palestina mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme". Sementara Israel menduduki wilayah Palestina, sebagai hasil dari Perjanjian Oslo, Organisasi Pembebasan Palestina mendirikan sebuah badan administratif sementara: Otoritas Nasional Palestina, yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas membagi wilayah Palestina secara politik, dengan Fatah yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas menguasai Tepi Barat dan diakui secara internasional sebagai Otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas Jalur Gaza. Pada bulan April 2011, kedua pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai.
Hingga 18 Januari 2012, 129 (66,8%) dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Banyak negara yang tidak mengakui negara Palestina tetapi mengakui Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "wakil rakyat Palestina". Selain itu, komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina diberdayakan oleh Dewan Nasional Palestina untuk melakukan fungsi pemerintah negara Palestina.[8]
- ^ "Palestine". UN World Food Programme. Diakses tanggal 2 November 2022.
- ^ "State of Palestine Population". Worldometers. Worldometers. Diakses tanggal 19 December 2020.
- ^ a b c d "World Economic Outlook Database, October 2023 Edition. (Palestine)". IMF.org. International Monetary Fund. 10 October 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 Oktober 2023. Diakses tanggal 16 Oktober 2023.
- ^ "GINI Index: West Bank and Gaza". The World Bank: Data. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 Juni 2014. Diakses tanggal 8 Juni 2014.
- ^ "2014 Human Development Report Summary" (PDF). United Nations Development Programme. 2014. hlm. 21–25. Diakses tanggal 27 Juli 2014.
- ^ Baroud in Page, 2004, hal. 161.
- ^ Bissio, 1995, hal. 433.
- ^ Sayigh, Yezid (1999). Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993 (edisi ke-illustrated). Oxford University Press. hlm. 624. ISBN 0198296436, 9780198296430 Periksa nilai: invalid character
|isbn=(bantuan). "The Palestinian National Council also empowered the central council to form a government-in-exile when appropriate, and the executive committee to perform the functions of government until such such time as a government-in-exile was established."
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan