Partai untuk Kebebasan Partij voor de Vrijheid | |
---|---|
Pemimpin | Geert Wilders |
Ketua umum | Geert Wilders |
Ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat | Geert Wilders |
Ketua fraksi di Senat | Marjolein Faber |
Ketua DPR | Martin Bosma |
Dibentuk | 22 Februari 2006 |
Dipisah dari | Parti Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi |
Kantor pusat | Binnenhof, Den Haag |
Ideologi | Anti-Islam Liberal konservatif Populisme sayap kanan Nasionalisme konservatif Eroskeptisisme |
Warna | Abu-abu , Biru |
Dewan Perwakilan Rakyat | 37 / 150 |
Senat | 4 / 75 |
Dewan provinsi | 34 / 572 |
Parlemen Eropa | 6 / 31 |
Komisaris Raja | 0 / 12 |
Situs web | |
www.pvv.nl | |
Partai untuk Kebebasan (bahasa Belanda: Partij voor de Vrijheid, PVV) adalah partai nasionalis dan populis di Belanda.
Partai ini didirikan pada tahun 2006 sebagai penerus partai Geert Wilders yang hanya terdiri dari satu orang di Tweede Kamer Belanda. Partai ini berhasil memperoleh sembilan kursi dalam pemilu tahun 2006, sehingga menjadikannya partai terbesar kelima di parlemen. Dalam pemilu tahun 2010, partai ini memenangkan 24 kursi dan menjadi partai terbesar ketiga. Pada saat itu PVV menyatakan kesediaannya untuk mendukung pemerintahan minoritas yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mark Rutte tanpa mendapat jabatan menteri di kabinet. Namun, PVV mencabut dukungannya pada April 2012 akibat perselisihan pendapat mengenai pemotongan anggaran.[1] Partai ini kemudian menjadi partai terbesar ketiga dalam pemilu Parlemen Eropa di Belanda pada tahun 2014 dan memperoleh 26 kursi.[2][3] Selanjutnya, dalam pemilu tahun 2017, partai ini mendapat 20 kursi dan menjadi partai terbesar kedua di Tweede Kamer.
PVV ingin agar para pendatang di Belanda diasimilasi. PVV juga telah mengusulkan pelarangan Quran dan penutupan semua masjid di Belanda.[4][5] Selain itu, partai ini merupakan partai eroskeptik.[6][7] Partai ini bahkan ingin agar Belanda keluar dari Uni Eropa.[8]
Partai untuk Kebebasan merupakan sebuah partai dengan satu anggota saja, yaitu Geert Wilders. Partai ini tidak memenuhi syarat untuk mendapat pendanaan dari pemerintah Belanda dan bergantung pada sumbangan dari rakyat.[9]