Pemerintah Palestina

Negara Palestina
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Palestina
Jabatan yang statusnya disengketakan ditunjukkan dengan huruf miring
Negara Anggota Liga Arab
Pemerintahan Pemerintah Negara Palestina (Ramallah) Presiden: Mahmoud Abbasa Perdana Menteri: Mohammad Mustafa Pemerintah Hamas (Gaza)
Simbol nasional Bendera Lagu kebangsaan Lambang
Dewan Legislatif Dewan Nasional Palestina Dewan Legislatif Palestina Anggota saat ini Ketua Dewan Aziz Duwaik
Pemilihan umum Pemilihan umum Daerah pemilihan Partai politik Partai Politik PLO Pemilihan umum Palestina selanjutnya
Pembagian administratif Enklave Palestina Kegubernuran
Hubungan luar negeri Kementerian Luar Negeri Menteri: Riyad al-Maliki Misi diplomatik dari / ke Palestina Paspor Persyaratan visa Kebijakan visa Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Proses rekonsiliasi Fatah–Hamas Proses perdamaian Israel-Palestina Pengakuan internasional
Portal Palestina Negara lainnya Atlas
l b s

Pemerintah Palestina adalah pemerintahan Otoritas Palestina atau Negara Palestina. Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina adalah badan eksekutif tertinggi Organisasi Pembebasan Palestina dan bertindak sebagai pemerintah. Sejak Juni 2007, terdapat dua pemerintahan terpisah di Palestina, satu di Tepi Barat dan satu lagi di Jalur Gaza. Pemerintahan di Tepi Barat secara umum diakui sebagai Pemerintah Otoritas Palestina. Di sisi lain, pemerintahan di Jalur Gaza mengaku sebagai pemerintahan sah Otoritas Palestina. Hingga Juni 2014, ketika Pemerintahan Persatuan Palestina dibentuk, pemerintahan di Tepi Barat adalah pemerintahan Palestina yang didominasi Fatah pada tahun 2013. Di Jalur Gaza pemerintahannya adalah pemerintahan Hamas pada tahun 2012. Setelah dua Perjanjian Fatah-Hamas pada tahun 2014, pada tanggal 25 September 2014 Hamas setuju untuk membiarkan Pemerintah Otoritas Palestina melanjutkan kendali atas Jalur Gaza dan penyeberangan perbatasannya dengan Mesir dan Israel, namun perjanjian tersebut gagal pada bulan Juni 2015, setelah Presiden Abbas mengatakan pemerintah Otoritas Palestina tidak dapat beroperasi di Jalur Gaza.