Pemilihan umum di Malaysia

Malaysia
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Malaysia
Pemerintahan federal Konstitusi Malaysia Hak asasi manusia Hukum Kontrak sosial Rukun Negara
Monarki Yang di-Pertuan Agong Ibrahim Iskandar dari Johor Majelis Raja-Raja
Legislatif Parlemen Malaysia Parlemen ke-15 Dewan Rakyat Ketua Johari Abdul Kepala Pemerintahan Anwar Ibrahim Pemimpin Oposisi Hamzah Zainudin Dewan Negara Presiden Mutang Tagal Kabinet Bayangan
Eksekutif Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim Pengabdian Sipil (lembaga) Kepala Sekretaris Mohd. Zuki Ali
Yudikatif Mahkamah Persekutuan Malaysia Ketua Tengku Maimun Tuan Mat Mahkamah Rayuan Presiden Rohana Yusuf Mahkamah Tinggi Ketua Hakim Malaya Azahar Mohamed Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Abang Iskandar Abang Hashim Mahkamah Syariah Ketua Mohd. Naim Mokhtar
Pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Malaysia Pemilihan terakhir: 2022 Daerah pemilihan
Partai Politik Daftar partai politik di Malaysia
Hubungan dalam negeri Pemerintah negara bagian Kepala pemerintahan negara bagian Dewan Undangan Negeri (anggota) Pemerintah lokal (daftar)
Hubungan luar negeri Misi diplomatik dari Malaysia Misi diplomatik di Malaysia
Portal Malaysia Negara lainnya Atlas
l b s

Pemilihan umum di Malaysia mempunyai dua tingkatan yaitu tingkat federal/persekutuan dan tingkat negeri/negara bagian. Pemilihan tingkat federal adalah untuk memilih anggota legislatif untuk majelis legislatif rendah atau disebut Dewan Rakyat yang nantinya akan menjadi bagian dari Parlemen Malaysia, sedangkan pemilihan tingkat negara bagian adalah memilih anggota legislatif untuk majelis legislatif negeri/negara bagian atau disebut Dewan Undangan Negeri. Ketua eksekutif di tingkat federal adalah perdana menteri sedangkan untuk negara bagian adalah menteri besar (untuk negara bagian dengan sistem monarki) dan ketua menteri (untuk negara bagian non-monarki). Masing-masing ketua eksekutif dipilih secara langsung dari partai pemenang pemilu baik ditingkat federal maupun ditingkat negeri/negara bagian.

Setiap majelis legislatif negara bagian dapat membubarkan majelisnya secara independen tetapi dalam prakteknya sebagian besar majelis negara bagian dibubarkan bersamaan dengan Parlemen Malaysia kecuali pemilu di Sabah dan Sarawak.