Yang Amat Berhormat (YAB)Perdana Menteri Malaysia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Pemerintah Malaysia Sekretariat Perdana Menteri | |||||||
Gelar | Yang Amat Berhormat (Yang Terhormat) | ||||||
Status | Kepala pemerintahan | ||||||
Anggota |
| ||||||
Atasan | Parlemen | ||||||
Kediaman | Seri Perdana, Putrajaya | ||||||
Kantor | Perdana Putra, Putrajaya | ||||||
Ditunjuk oleh | Yang di-Pertuan Agong | ||||||
Masa jabatan | 5 tahun atau kurang, dapat dilanjutkan untuk periode berikutnya | ||||||
Dasar hukum | Konstitusi Malaysia | ||||||
Pejabat perdana | Tunku Abdul Rahman | ||||||
Dibentuk | 31 Agustus 1957 | ||||||
Gaji | 22,826.65 Ringgit per bulan[1] | ||||||
Situs web | Situs web resmi |
Yang Amat Berhormat (YAB) Perdana Menteri Malaysia (Jawi: ڤردان منتري مليسيا) adalah kepala pemerintahan di Malaysia. Secara struktural, Perdana Menteri memimpin eksekutif dan kabinet di pemerintahan federal. Yang di-Pertuan Agong akan mengesahkan dan melantik seorang anggota parlemen yang memiliki dukungan dan kepercayaan mayoritas dari fraksi-fraksi yang ada di Dewan Rakyat. Anggota Dewan Negara tidak dapat diusung dan didukung sebagai Perdana Menteri.
Sejak kemerdekaan, Perdana Menteri umumnya selalu dijabat oleh anggota Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), komponen utama dari Barisan Nasional (sebelumnya dikenal sebagai Partai Perikatan sampai 1974). Pasca Pemilu Legislatif 2018, jabatan ini mencetak sejarah baru, di mana mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad kembali menduduki kekuasaan setelah 15 tahun pensiun dari dunia politik. Dia diusung oleh Pakatan Harapan (PH) dan merupakan Perdana Menteri pertama yang menjabat secara tidak berturut-turut.
Mundurnya Mahathir pada 24 Februari 2020 memunculkan krisis politik yang menyebabkan PH jatuh dari kekuasaan. Muhyiddin Yassin dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia didukung oleh Barisan Nasional (BN), Partai Islam Se-Malaysia (PAS), Gabungan Partai Sarawak (GPS), dan Partai Bersatu Sabah (PBS), serta menyepakati pembentukan koalisi baru, yakni Perikatan Nasional (PN). Krisis politik terus berlangsung ketika UMNO menolak untuk bergabung dengan PN hingga menjatuhkan posisi Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dia menjadi Perdana Menteri tersingkat Malaysia yang menjabat selama 17 bulan. BN kembali memimpin pemerintah federal di bawah kepemimpinan Ismail Sabri Yaakob seusai Muhyiddin mundur.[2]
Ismail Sabri merupakan perdana menteri pertama dari UMNO yang berbeda dengan pendahulunya. Secara tradisi, Perdana Menteri Malaysia merangkap jabatan sebagai presiden partai maupun ketua umum koalisi, seperti halnya Najib Razak yang menjadi Presiden UMNO sekaligus Ketua Umum Barisan Nasional selama dirinya menjabat perdana menteri. Pada pemilihan umum 2022, UMNO tidak lagi mengusung sang presiden sebagai calon perdana menteri, melainkan dari wakil presidennya, yakni Ismail Sabri Yaakob.[3]