Perjanjian 20 hal

Bagian dari Pembentukan Malaysia
Peristiwa
Undang-Undang Dasar Malaysia Komisi Cobbold  • Perjanjian 18 hal  • Perjanjian 20 hal Referendum Singapura Pemberontakan Komunis di Sarawak Perompakan di Laut Sulu  • Serangan lintas perbatasan di Sabah  • Konflik Moro Pemberontakan Brunei  • Federasi Borneo Utara Konfrontasi Indonesia–Malaysia Perjanjian Manila Maphilindo Pemerintahan sendiri Sarawak Undang-Undang Malaysia 1963 Pemerintahan sendiri Borneo Utara Proklamasi Malaysia Operasi Claret Kerusuhan rasial 1964 di Singapura Hubungan PAR–UMNO Proklamasi Singapura Resolusi 213 Dewan Keamanan PBB Perjanjian Singapura Krisis Thailand Selatan
l b s

Perjanjian 20 hal, atau Memorandum 20 hal, adalah sebuah daftar dari 20 hal yang disusun oleh Borneo Utara, mengusulkan persyaratan untuk penggabungan ke dalam federasi baru sebagai Negara Bagian Sabah, selama perundingan sebelum pembentukan Malaysia. Dalam Undang-Undang Malaysia 1963 mengenai Perjanjian Malaysia beberapa dari dua puluh hal ini dimasukkan, dalam tingkat yang berbeda, ke dalam naskah yang kemudian menjadi Konstitusi Malaysia; yang lainnya hanya diterima secara lisan, sehingga tidak mendapatkan status hukum. Perjanjian 20 hal ini sering berfungsi sebagai titik fokus di antara mereka yang berpendapat bahwa hak-hak Sabah dalam Federasi telah terkikis dari waktu ke waktu.^[1]

1. ^ Abdication of Responsibility: The Commonwealth and Human Rights, United States of America: Human Rights Watch, October 1991, hlm. 33–34, ISBN 1-56432-047-2, diakses tanggal 15 September 2010