Politik Jerman

Jerman
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Jerman
Hukum Dasar Mahkamah Konstitusi Federal Hak asasi manusia
Eksekutif Presiden Frank-Walter Steinmeier (sebelumnya SPD) Kanselir (daftar) Olaf Scholz (SPD) Wakil Kanselir Robert Habeck (Grüne) Kabinet Scholz Agen federal
Legislatif Bundestag Bundesrat Vermittlungsausschuss Gemeinsamer Ausschuss Majelis Federal (Bundesversammlung)
Yudikatif Mahkamah Konstitusi Federal Lembaga peradilan federal Umum Administratif Keuangan Ketenagakerjaan Sosial Senat Bersama
Subdivisions Negara bagian (Land) Regierungsbezirk Distrik (Kreis) daftar Munisipalitas (Gemeinde) daftar
Pemilihan umum Sistem pemilihan umum Partai politik Referendum Koalisi Pemilihan umum presiden Republik Weimar (1919–1933) 1919 1925 1932 Jerman Timur (1949–1960) 1949 1953 1957 Republik Federal Jerman (sejak 1949) 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2010 2012 2017 2022 Pemilihan umum parlemen 1871 1874 1877 1878 1881 1884 1887 1890 1893 1898 1903 1907 1912 1919 1920 1924 (Mei) 1924 (Des) 1928 1930 1932 (Juli) 1932 (Nov) 1933 (Mar) 1933 (Nov) 1936 1938 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1972 1976 1980 1983 1987 1990 1994 1998 2002 2005 2009 2013 2017 2021 2025
Hubungan luar negeri Hubungan dengan negara lain Prancis Italia Britania Raya Amerika Serikat Rusia Hubungan Internasional Politik di Uni Eropa Visa Paspor
Portal Jerman Negara lainnya Atlas
l b s

Jerman adalah sebuah republik parlementer federal yang demokratis, dan kekuatan legislatif federal yang diurus dalam Bundestag (parlemen Jerman) dan Bundesrat (badan perwakilan Länder, negara-negara bagian regional di Jerman).

Sejak 1949, sistem multi-partai didominasi oleh Persatuan Demokrat Kristen Jerman dan Partai Demokrat Sosial Jerman. Yudisier Jerman terpisah dari eksekutif dan legislatur. Sistem politiknya dibentuk pada konstitusi 1949, Grundgesetz (Hukum Dasar), yang tetap memberi dampak dengan amendemen minor setelah reunifikasi Jerman pada 1990.

Konstitusi tersebut mengutamakan perlindungan kebebasan induvidual dalam hal hak asasi sipil dan manusia dan membagi kekuasaan antara tingkat negara bagian dan federal dan antara cabang legislatif, eksekutif dan yudisial.

Jerman adalah anggota pendiri Komunitas Eropa pada 1958, yang menjadi Uni Eropa pada 1993. Negara tersebut merupakan bagian dari Kawasan Schengen, dan telah menjadi anggota eurozone sejak 1999. Negara tersebut merupakan anggota PBB, NATO, G8, G20 dan OECD.