Back Sahara Barat ACE Wes-Sahara Afrikaans Westsahara ALS ምዕራባዊ ሣህራ Amharic West sahara AMI Sahara Occidental AN पश्चिमी सहारा ANP الصحراء الغربية Arabic الصحرا لمغريبية لغربية ARY الصحرا الغربيه ARZ

Sahara Barat

Halaman ini berisi artikel tentang wilayah geografis. Untuk negara diakui sebagian yang mengontrol Zona Bebas dan mengklaim kedaulatan atas Sahara Barat, lihat Republik Demokratik Arab Sahrawi.
Sahara Barat
الصحراء الغربية (bahasa Arab)
Sáhara Occidental (bahasa Spanyol)
Wilayah sengketa
Peta Sahara Barat
Peta Sahara Barat
Koordinat: 25°N 13°W / 25°N 13°W / 25; -13
StatusStatus politik Sahara Barat
Negara
Kota terbesarLaayoune
Luas
 • Total272,000 km2 (105,000 sq mi)
 [3]
Populasi
 • Total[1][2]
 • Kepadatan2,03/km2 (5,3/sq mi)
 (2021)
Zona waktuUTC+01:00
Kode ISO 3166EH

Sahara Barat[a] adalah sebuah wilayah sengketa di Afrika Barat Laut. Memiliki luas daratan 272.000 kilometer persegi (105.000 sq mi).[3] Kira-kira 30% wilayahnya (82.500 km2 (31.900 sq mi)) dikontrol oleh Republik Demokratik Arab Sahrawi (RDAS); sisa 70% diduduki[4][5] dan dikelola oleh Maroko.[6] Ini adalah negara berpenduduk paling sedikit di Afrika dan negara berpenduduk paling sedikit kedua di dunia, terutama terdiri dari gurun dataran rendah. Populasinya diestimasikan berjumlah 618.600. Hampir 40% populasi tersebut tinggal di Laayoune yang dikontrol oleh Maroko, kota terbesar di Sahara Barat.[6][7]

Sebelumnya diduduki oleh Spanyol sebagai Sahara Spanyol hingga tahun 1975, Sahara Barat telah berada dalam daftar PBB terkait wilayah tanpa pemerintahan sendiri sejak tahun 1963 mengikuti permintaan dari Maroko.[8] Pada tahun 1965, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi terkait Sahara Barat, meminta Spanyol untuk mendekolonisasi wilayah tersebut.[9] Setahun kemudian, resolusi 2229 (XXI) dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB meminta agar sebuah referendum diadakan oleh Spanyol mengenai penentuan nasib sendiri.[10] Pada tahun 1975, Spanyol melepas kontrol administratif atas wilayah tersebut kepada administrasi bersama oleh Maroko[11] dan Mauritania.[10] Sebuah perang meletus antara dua negara tersebut melawan gerakan nasionalis Sahrawi, Front Polisario, yang menyatakan secara sepihak sebagai pemimpin sah dari RDAS dengan pemerintahan dalam pengasingan di Tindouf, Aljazair. Mauritania menarik klaimnya pada tahun 1979, dan Maroko mengamankan kontrol de facto untuk sebagian besar wilayah, termasuk semua kota-kota besar dan sebagian besar sumber daya alam. PBB menganggap Front Polisario sebagai perwakilan sah dari orang Sahrawi, dan menegaskan orang Sahrawi memiliki hak untuk penentuan nasib sendiri.[12][13] Sahara Barat adalah negara kolonial terakhir di Afrika yang belum meraih kemerdekaan dan dijuluki "koloni terakhir di Afrika".[14][15]

Karena sebuah persetujuan gencatan senjata yang didukung oleh PBB pada tahun 1991, sebagian besar wilayahnya dikelola oleh pemerintah Maroko, dengan dukungan diam-diam dari Prancis dan Amerika Serikat. Sisanya dikelola oleh RDAS, didukung oleh Aljazair.[16] Satu-satunya bagian pesisir di wilayah RDAS adalah ujung selatan. Secara internasional, negara seperti Rusia memilih posisi yang ambigu dan netral terkait klaim oleh kedua sisi dan menekan pihak-pihak untuk menyetujui resolusi damai. Maroko dan Polisario berusaha meningkatkan klaim mereka dengan mengumpulkan pengakuan resmi, terutama dari negara-negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Front Polisario memenangkan pengakuan resmi untuk RDAS dari 46 negara anggota PBB dan Ossetia Selatan, dan diperpanjang keanggotaannya di Uni Afrika. Maroko memenangkan dukungan dari beberapa pemerintahan Afrika dan sebagian besar dunia Muslim dan Liga Arab.[17] Dalam sebagian besar kasus, pengakuan diperpanjang atau ditarik akibat perubahan dalam hubungan dengan Maroko. Hingga tahun 2020, tidak ada negara anggota PBB lainnya yang pernah mengakui kedaulatan Maroko atas bagian-bagian Sahara Barat.[18][19][20] Pada tahun 2020, A.S. mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat sebagai imbalan untuk normalisasi hubungan Maroko dengan Israel.[21][22] Pada tahun 2023, Israel mengakui kedaulatan Maroko.[23]

Pada tahun 1984, pendahulu dari Uni Afrika, yaitu Organisasi Kesatuan Afrika, mengakui RDAS sebagai salah satu anggota penuhnya, dengan status yang sama seperti Maroko, dan Maroko memprotes dengan menangguhkan keanggotaannya di Organisasi Kesatuan Afrika. Maroko diterima kembali di Persatuan pada tahun 2017, setelah menjanjikan klaim yang bertentangan akan diselesaikan secara damai dan akan menghentikan pembangunan tembok untuk memperluas kontrol militernya. Sementara itu, Uni Afrika tidak mengeluarkan pernyataan resmi apapun mengenai perbatasan yang memisahkan wilayah berdaulat Maroko dan RDAS. Malah, Uni Afrika bekerja dengan misi PBB untuk mempertahankan gencatan senjata dan mencapai kesepakatan damai. Uni Afrika menyediakan kontingen penjaga perdamaian untuk misi PBB yang digunakan untuk mengontrol sebuah zona penyangga dekat tembok perbatasan de facto yang dibangun oleh Maroko.

  1. ^ "World Population Prospects 2022". Divisi Populasi Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diakses tanggal 17 Juli 2022. 
  2. ^ "World Population Prospects 2022: Demographic indicators by region, subregion and country, annually for 1950-2100" (XSLX) ("Total Populasi, per 1 Juli (ribuan)"). Divisi Populasi Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diakses tanggal 17 Juli 2022. 
  3. ^ a b Encyclopædia Britannica: Western Sahara summary
  4. ^ "A/RES/35/19 – E – A/RES/35/19". Question of Western Sahara. hlm. 214. Diakses tanggal 8 Apr 2021. 
  5. ^ Christian Walter; Antje von Ungern-Sternberg; Kavus Abushov (5 June 2014). Self-Determination and Secession in International Law. OUP Oxford. hlm. 264. ISBN 978-0-19-100692-0. 
  6. ^ a b City Population: Western Sahara (disputed territory)
  7. ^ Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). "World Population Prospects, Table A.1" (PDF). 2008 revision. United Nations. Diakses tanggal 12 March 2009. 
  8. ^ Mariano Aguirre, Vers la fin du conflit au Sahara occidental, Espoirs de paix en Afrique du Nord Latine Diarsipkan 13 November 2013 di Wayback Machine. in: Le Monde diplomatique, Novembre 1997
  9. ^ United Nations General Assembly (16 December 1965). "Resolutions Adopted by the General Assembly During Its Twentieth Session – Resolution 2072 (XX) – Question of Ifni and Spanish Sahara". 
  10. ^ a b "Milestones in the Western Sahara conflict". Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 February 2012. 
  11. ^ González Campo, Julio. "Documento de Trabajo núm. 15 DT-2004. Las pretensiones de Marruecos sobre los territorios españoles en el norte de África (1956–2002)" (PDF) (dalam bahasa Spanyol). Real Instituto Elcano. hlm. 6. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 4 March 2016. 
  12. ^ Stefan Gänzle; Benjamin Leruth; Jarle Trondal (15 November 2019). Differentiated Integration and Disintegration in a Post-Brexit Era. Taylor & Francis. hlm. 191. ISBN 978-0-429-64884-7. 
  13. ^ "United Nations General Assembly Resolution 34/37, The Question of Western Sahara". undocs.org (dalam bahasa Inggris). United Nations. 21 November 1979. A/RES/34/37. Diakses tanggal 28 March 2017. 
  14. ^ "Western Sahara: A Rare Look Inside Africa's Last Colony as U.S. Recognizes Moroccan Occupation". Democracy Now! (dalam bahasa Inggris). 2020-12-04. Diakses tanggal 2023-11-01. 
  15. ^ Connett, David (23 Jan 2016). "Africa's last colony has taken its struggle for self-determination to European courts". The Independent. Diakses tanggal 3 Nov 2023. 
  16. ^ Baehr, Peter R. The United Nations at the End of the 1990s. 1999, page 129.
  17. ^ "Arab League Withdraws Inaccurate Moroccan maps". Arabic News, Regional-Morocco, Politics. 17 December 1998. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 October 2013. 
  18. ^ "Report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara (paragraph 37, p. 10)". 2 March 1993. Diakses tanggal 4 October 2014. 
  19. ^ Watch, Western Sahara Resource. "Western Sahara not part of EFTA-Morocco free trade agreement – wsrw.org". www.wsrw.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 December 2016. Diakses tanggal 8 February 2017. 
  20. ^ "International law allows the recognition of Western Sahara – Stockholm Center for International Law and Justice". 7 November 2015. 
  21. ^ Magid, Jacob (10 December 2020). "'Historic decision': Israel and Morocco agree on full ties 'as soon as possible'". Times of Israel. Diakses tanggal 10 December 2020. 
  22. ^ "Joint Declaration of the Kingdom of Morocco, The United States of America and the State of Israel" (PDF). 
  23. ^ Eljechtimi, Ahmed (2023-07-17). "Israel recognises Moroccan sovereignty over Western Sahara". Reuters (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-07-19. 


Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan

Developed by StudentB