Sistem parlementer

Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu. Cari sumber: "Sistem parlementer" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Bagian dari seri tentang
Politik
Topik utama Daftar artikel politik Politik berdasarkan negara Ekonomi politik Sejarah politik Sejarah politik dunia
Sistem politik Anarkisme Demokrasi Direksional Federasi Feodalisme Kediktatoran Meritokrasi Monarki Negara-kota Rezim hibrida Parlementer Presidensial Republik Semiparlementer Semipresidensial Teokrasi Spektrum politik kiri dan kanan
Disiplin akademik Ilmu politik (ilmuwan politik) Hubungan internasional (teori) Politik komparatif Filsafat politik
Administrasi publik Birokrasi (tingkat rendah) Teknokrasi Adhokrasi
Kebijakan Kebijakan publik (doktrin) Domestik dan Luar negeri Masyarakat madani Kepentingan publik
Organ pemerintahan Pemisahan kekuasaan Pembagian kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Komisi pemilihan umum
Topik terkait Kedaulatan Teori perilaku politik Psikologi politik Orientasi biologi dan politik Organisasi politik Intervensi asing dalam pemilu
Subseri Sistem pemilihan umum Pemilihan umum Pemungutan suara Federalisme Bentuk pemerintahan Ideologi Kampanye politik Partai politik
Portal politik
l b s

Sistem Parlementer atau sistem keparlemenan adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan di mana eksekutif, yaitu pemerintah atau kabinet, bertanggung jawab langsung kepada legislatif atau parlemen. Dalam sistem ini, pemimpin eksekutif biasanya adalah seorang Perdana Menteri yang diangkat dari partai atau koalisi partai yang memiliki mayoritas kursi di parlemen. Sistem parlementer umumnya ditemukan di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang panjang, seperti Inggris, Kanada, dan Australia, serta beberapa negara lain di dunia.^[1]

Ciri khas dari sistem parlementer adalah hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Perdana Menteri dan kabinetnya adalah anggota parlemen, dan mereka harus mempertahankan dukungan mayoritas dari parlemen untuk tetap berkuasa. Jika pemerintah kehilangan dukungan mayoritas, parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya, yang jika disetujui, dapat menyebabkan jatuhnya pemerintah dan memicu pemilihan umum baru. Oleh karena itu, sistem ini cenderung menghasilkan pemerintahan yang stabil dan kooperatif antara eksekutif dan legislatif, meskipun dalam beberapa kasus juga dapat memicu ketidakstabilan politik jika tidak ada mayoritas yang jelas.^[2]

Selain itu, dalam sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan sering kali adalah dua individu yang berbeda. Kepala negara bisa seorang Raja atau Presiden yang memiliki peran seremonial, sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang memimpin kabinet dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Ini berbeda dengan sistem presidensial di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus.^[3]

1. ^ M, Siti. "Parlementer Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, Kekurangan dan Kelebihannya". Diakses tanggal 2024-08-24. 
2. ^ M, Siti. "Parlementer Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, Kekurangan dan Kelebihannya". Diakses tanggal 2024-08-24. 
3. ^ "Sistem Pemerintahan Parlementer: Pengertian, Ciri-ciri, dan Contohnya". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2024-08-24.