Songun | |
Josŏn-gŭl | 선군정치 |
---|---|
Hanja | |
Alih Aksara | Seon(-)gun jeongchi |
McCune–Reischauer | Sŏn'gun chŏngch'i |
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Republik Rakyat Demokratik Korea |
Songun merupakan kebijakan mengutamakan militer di Korea Utara, memberikan prioritas bagi Tentara Rakyat Korea untuk urusan negara dan alokasi sumber daya. Kebijakan ini sebagai prinsip dasar bagi kehidupan politik dan ekonomi di Korea Utara, dengan militer mendominasi sistem politik; "pembangunan berdasarkan militer" sebagai sebuah sistem ekonomi; dan "ideologi Songun" sebagai ideologi mendasar.
Songun meningkatkan pengaruh Tentara Rakyat Korea di Korea Utara, dengan memberikan TRK kedudukan utama di pemerintah dan masyarakat Korea Utara. Songun memandu kebijakan domestik dan hubungan internasional.[1] Kebijakan ini merupakan kerangka kerja bagi pemerintah, membuat militer sebagai "repositori kekuasaan tertinggi". Pemerintah Korea Utara memberikan Tentara Rakyat Korea prioritas tertinggi pada alokasi sumber daya dan menjadikan mereka sebagai contoh bagi masyarakat untuk ditiru.[2] Songun juga merupakan konsep ideologis di balik perubahan kebijakan sejak tahun 1994 yang menekankan anggota militer menguasai semua aspek-aspek dari negara dan masyarakat.